Miss Diklat

Setiap akhir tahun, beberapa kantor/dinas/badan pemerintahan sibuk menghabiskan anggaran demi pertanggungjawaban yang jelas. Kegiatan pasti menumpuk di akhir tahun ini.
Tak terkecuali di Dinas Pendidikan. Kegiatan yang paling gampang, tentu saja diklat bagi guru-guru. Apalagi ada "momentum" perubahan kurikulum dari KTSP ke 2013, jadilah banyak diklat dilakukan. Anggaran lumayan, sedikit buat guru, banyak buat orang Disdik. Let's say honornya kalau dibandingkan, 10-90 lah. Lumayan sih ketimbang 0-100 kan ya.
Anyway, sejak tengah November, saya sudah mulai diklat, beruntun sampai awal desember, 3x. Sebenarnya diklat tentang K13 sih sudah beruntun saat Juli kemarin. Saya sudah ikut 2x. Mungkin karena msih kurang pinter, jadi setelah itu saya ikut lagi, tp hanya di skolah, wajib untuk segenap warga sekolah. Jadi, 3x ya. Awal desember kemarin, saya ikut lagi. Tapi kalau sebelumnya hanya pembicara lokal (yg pertama dari Pusat Kurikulum, tp masih sosialisasi), nah yg terakhir alhamdulilah, dari PusKur lagi.
Yang terakhir malah luar biasa anehnya karena diklat dilaksanakan di hotel (this is good), tapi hotel samping bandara. Jauh aja deh. Kalau dari Penajam ke bandara seperti dr Jaksel ke Jakut lah. Padahal ini isinya orang Penajam semua. Jadwalnya 6 hari jadi 3 hari. Instruktur bingung karena menyiapkan materi u/ 6 hari. Guru-guru jg bingung, karena terlalu cepat dan bukannya paham, malah makin bingung kayaknya. Tapi semua harus disyukuri.
Anyway, diklat 3x berturut-turut sepanjang Nov-Des ini bikin saya jarang di sekolah. Dan mulai bikin eneg. Sekali lagi abis ini, bisa muntah beneran. Teman-teman juga menjuluki saya "Miss Diklat". Mudahan saya jadi lebih pintar, berwawasan, dan inovatif dibanding sebelumnya. That's the hope. 

Ada Harga, Ada Rupa

Kebijakan "Pendidikan Gratis" di kabupaten tempat saya mengabdi ini (harusnya) membawa kebaikan bagi semua orang, khususnya bagi anak usia sekolah. Alhasil, banyaklah anak usia sekolah berdatangan dari luar kota maupun luar provinsi dan luar pulau untuk bersekolah di sini. Bagus memang,tapi kalau masih ada anak lokal yang justru malas bersekolah, malah diisi anak luar pulau, tepat sasaran nggak ya? Anyway yang jelas sih implikasinya membuat anak-anak dan orangtua terbiasa dengan sistem gratisan kalau menyangkut urusan sekolah. Awal masuk sekolah, misal kelas X (sepuluh) untuk SMA, mereka harus membayar uang seragam dan kelengkapannya. Pembayarannya tentu saja bisa dicicil. Biasanya yang disediakan sekolah hanya pakaian batik dan stelan olahraga. Juga ikat pinggang, topi, dasi, jilbab. Kalau beginian minta digratisin lagi mah gatau diri namanya. Buku tulis dan alat tulis juga tidak digratiskan tentu saja. Tapi guru dilarang menyuruh siswa membeli buku atau LKS. Kalau mau beli sendiri ya terserah. Pokoknya guru dilarang menjual buku atau LKS. Kemarin berlangsung pertemuan Kepsek, guru, dan orangtua/wali murid kelas XII atau kelas 3 yang dibarengi dengan pembagian raport mid semester, membahas bimbel menjelang UN dan perpisahan. Awalnya oleh Waka Kurikulum disampaikan kesepakatan dari sekolah sistem bimbel adalah siswa bebas memilih mapel apa saja yang ingin diikuti dan berapa jumlah pertemuan yang diperlukan. Untuk satu pertemuan dari pihak sekolah menyepakati Rp 7.500. Dengan perhitungan cukup untuk bensin seliter, paling tidak. Ketika ditanya ke orangtua/wali murid, tentang setuju atau tidak. Malah ada yang menawar Rp 5.000. Saya yang ada di situ langsung berpikir, mending orangtua/wali murid nggak mau bayar bimbel biar tak ada bimbel sekalian, nggak repot. Kepsek dam Waka Kurikulum yang agak terganggu malah melontarkan pernyataan, "Sekolah sudah gratis, yang tidak mampu diberikan beasiswa, masak bimbel tidak mau membayar." Jadi mikir kalimat jokes yang "Gratisan kok minta selamat." Jadi mikir, waktu seseorang pun sebenarnya tidak bisa dihitung gratis since there is quote "Time is Money". Lha ini waktu dan ilmu yang dikasih. Akhirnya tidak ada kesepakatan mereka sanggup membayar berapa dan muka beberapa yang hadir sudah merengut (termasuk muka saya pastinya). Setelah membahas bimbel yang diinginkan 5 ribu per pertemuan, mereka disodorkan gambaran rincian acara perpisaha. Sekali lagi, perpisahan itu ditawarkan. Jika tidak ada yang mau, ya tidak usah diadakan. Kalau sekolah yang disuruh membayarkan, anggarannya tidak ada. Sama seperti bimbel. Dengan rincian 750 ribu (bisa dicicil) untuk perpisahan dan yearbook, mereka juga terkesan berat. Soal perpisahan sih kami guru tak terlalu repot. Tapi soal bimbel yang ditawar lima ribu itu. Aduh. Ada harga ada rupa. Bandingkan dengan lembaga bimbel yang ratusan ribu sampai sejuta yang pasti pendekatannya beda dengan guru sendiri (tanpa mengecilkan arti para tentor bimbel). Nah ini minta lima ribu bahkan kalau bisa gratis. Padahal kewajiban guru memberikan layanan (pendidikan dan pengajaran) seprima mungkin. Rasanya kok nilai pendidikan jadi kecil sekali. Pasti karena terbiasa gratis.